MAROS, PORTAL PGRI MAROS— Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Maros sukses menggelar kegiatan Sosialisasi Mandatori PGRI Kabupaten Maros Tahun 2026 yang bertempat di HR Riverside, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros pada Ahad (2/8/2026). Kegiatan ini dipandu oleh Indrajaya selaku sekertaris kegiatan dan dihadiri sekitar 250 peserta yang terdiri dari jajaran Pengurus Kabupaten, Cabang, Ranting, hingga anggota PGRI se-Kabupaten Maros.
Dalam laporannya, Ketua Panitia Sosialisasi Mandatori PGRI Kabupaten Maros, Abd. Kadir Salamang, S.Pd., M.Pd., menyampaikan tahapan pelaksanaan kegiatan hingga selesai. Ia mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian acara didanai oleh Dana Hibah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026.
"Materi sosialisasi ini bersentuhan langsung dengan pengelolaan di tingkat cabang dan ranting, sehingga kami berharap seluruh peserta dapat mengikutinya dengan seksama demi kemajuan organisasi,"* ujar Abd. Kadir Salamang.
Apresiasi dan Arah Kebijakan Ketua PGRI Maros.
Saat membuka kegiatan sekaligus membawakan materi Kebijakan Organisasi PGRI, Ketua PGRI Kabupaten Maros, Andi Patiroi, S.Pd., M.Si., menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam atas antusiasme sekitar 250 peserta yang hadir.
Ia menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran organisasi yang ditangani langsung oleh Bendahara PGRI Maros, Dra. Hj. Nurcaya, M.M.
Dalam arahannya, Andi Patiroi menyampaikan beberapa poin kunci untuk kejayaan PGRI Maros ke depan:
Target Keanggotaan Terintegrasi: Menargetkan sebanyak 20.227 kader terdata dalam sistem keanggotaan digital agar menjadi kekuatan pokok organisasi profesi yang besar, solid, dan terpercaya.
Transformasi Pembelajaran: Menjadikan Lingkar Belajar Guru sebagai wadah berbagi ilmu serta transformasi teknologi yang berbudaya demi melahirkan guru inovatif, adaptif, dan profesional.
Tiga Pilar PGRI: Mendorong PGRI menjadi Rumah Perjuangan Guru, Rumah Pembelajaran, dan Rumah Pengabdian.
Penyegaran Struktur Organisasi: Mengingatkan kepatuhan terhadap AD/ART dan mendorong pengurus cabang yang belum melaksanakan Konferensi Kerja Cabang (Konkercab) ke-2 untuk segera menyusul cabang Mandai, Turikale, dan Marusu yang telah memulainya.
"Keberhasilan program mandatori sangat bergantung pada kerja sama seluruh jajaran dari tingkat kabupaten, cabang, ranting, hingga sekolah. Mari kita jaga PGRI agar tetap solid, modern, dan terpercaya," pangkas Andi Patiroi.
Penguatan Organisasi dan Perangkat Kelengkapan (PKO)
Pada sesi berikutnya, Samsu Alam, S.Pd., M.M. memaparkan materi mengenai Program Mandatori PGRI. Ia menekankan pentingnya mengaktifkan kembali Perangkat Kelengkapan Organisasi (PKO) seperti *Smart Learning and Character Center* (SLCC), Angkatan Muda PGRI, Tanggap Bencana (TABE), serta Lembaga Bantuan Hukum (LKBH).
Beberapa poin penguatan internal yang disampaikan meliputi:
1. Konsolidasi Internal: Menggalakkan rapat-rapat internal di tingkat cabang dan mengoptimalkan peran POKJA dalam mendampingi binaan di setiap wilayah.
2. Publikasi Digital & IT: Pemanfaatan media sosial untuk publikasi organisasi di bawah arahan Ketua Kominfo PGRI, Jay Zigel, serta peningkatan kapasitas teknologi oleh SLCC.
3. Advokasi Hukum: Peran aktif LKBH PGRI yang siap membocorkan rencana sosialisasi hukum secara maraton ke seluruh cabang PGRI di Kabupaten Maros.
4. Peran Ranting: Menjadikan tingkatan ranting sebagai kunci dan ujung tombak kebesaran PGRI Maros.
Digitalisasi KTA dan Keanggotaan Organisasi
Materi Transformasi, Digitalisasi Organisasi, dan KTA dibawakan oleh Syaiful, M.Pd. Ia menjelaskan bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) bukan sekadar kartu formalitas, melainkan identitas vital keberadaan anggota.
Melalui sistem aplikasi terpusat, admin cabang memegang peran kunci sebagai juru kunci data keanggotaan. Syaiful memperkenalkan fitur-fitur aplikasi pusat yang menyajikan data anggota aktif secara akurat dan terintegrasi nasional. Ia juga mengingatkan agar keanggotaan tetap aktif melalui kedisiplinan dan rutinitas pembayaran iuran bulanan.
Transparansi Keuangan: "Iuran Adalah Darah Organisasi.
Sebagai penutup materi, Bendahara PGRI Maros, Dra. Hj. Nurcaya, M.M., memberikan pemaparan mendalam bertajuk Keuangan Keorganisasian.
"Iuran adalah darah bagi organisasi. Jika kita ingin organisasi ini kuat, setiap anggota dan pengurus harus memahami AD/ART serta tertib dalam mengelola administrasi keuangan,"* tegas Dra. Hj. Nurcaya.
Hj. Nurcaya menggarisbawahi beberapa hal teknis terkait pengelolaan keuangan:
Tertib Administrasi Ranting: Pencatatan keuangan yang valid harus dimulai dari tingkat ranting terdepan.
Transparansi Dana Hibah: Meskipun PGRI memiliki uang pangkal dan belum memiliki dana tetap, penggunaan Dana Hibah Pemkab Maros wajib dilengkapi rincian laporan pengeluaran yang jelas dan dilaporkan secara periodik.
Komunikasi Intensif: Membangun komunikasi yang intens antar-anggota dalam segala aspek menjadi kunci sukses tata kelola keuangan yang transparan.
Diharapkan dalam kegiatan ini dapat menambah wawasan anggota PGRI secara menyeluruh dan memahami arti berorganisasi sebenarnya sehingga dapat di percaya oleh semua kalangan.
