JAKARTA – Pernyataan salah satu anggota DPR RI yang memberikan "nasihat" terkait peningkatan kualitas guru menuai kritik tajam. Alih-alih dipandang sebagai motivasi, pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk ironi dan kontradiksi di tengah perjuangan keras para pendidik yang selama ini sudah habis-habisan membenahi diri.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa guru di Indonesia tidak diam di tempat. Berdasarkan standar regulasi, gelar Sarjana (S1) kini menjadi syarat mutlak. Namun, komitmen para guru tak berhenti di sana. Banyak tenaga pendidik yang secara mandiri melanjutkan studi ke jenjang S2 hingga S3 demi meningkatkan kompetensi mereka.
Tak hanya jalur akademik, proses Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga menjadi bukti ketatnya seleksi kualitas. Program ini menuntut kemampuan intelektual, kesabaran, dan ketahanan fisik yang tinggi.
"Tuntutan kualitas itu bukan hal baru bagi kami. Guru sudah melaksanakannya sejak lama, bahkan dengan fasilitas yang sering kali terbatas," ujar salah satu praktisi pendidikan menanggapi pernyataan dewan tersebut.
Muncul pertanyaan moral yang mendasar: Apakah anggota dewan memiliki legitimasi untuk menuntut kualitas guru jika mereka sendiri tidak memiliki kualifikasi yang relevan di bidang pendidikan?
Kebijakan pendidikan nasional membutuhkan pemahaman mendalam, bukan sekadar kata-kata normatif. Kritik seharusnya bersifat simetris; jika kualitas guru terus dipacu, maka standar kualitas dan kredibilitas para pengambil kebijakan di Senayan juga harus dipertanyakan. Semua kalangan tanpa menyadari bahwa guru melalui berapa tahap dalam mengupdate profesinya yang dienbannya dengan wajibnya berpendidikan S1 sebagai standar minimal; tren guru lanjut S2/S3 terus meningkat secara mandiri. Sertifikasi (PPG) | Proses ketat yang menguji kompetensi profesional dan pedagogik. Kredibilitas Kebijakan Perlunya sinkronisasi antara kompetensi anggota dewan dengan bidang yang diawasi.
Pernyataan tanpa basis data dapat merusak marwah lembaga DPR. Pernyataan pejabat publik ini membawa dampak besar terhadap psikologis para pendidik di seluruh penjuru negeri. Tanpa pemahaman yang utuh mengenai ekosistem pendidikan, kritik dari anggota dewan justru berisiko menimbulkan miskomunikasi dan mencederai kehormatan institusi itu sendiri.
Dunia pendidikan Indonesia tidak akan maju jika hanya guru yang dipaksa terus berbenah. Kemajuan pendidikan adalah tanggung jawab kolektif. Anggota dewan diharapkan lebih bijak dalam melontarkan kritik dan memastikan bahwa mereka juga memiliki kualitas yang setara dengan tuntutan yang mereka berikan kepada rakyat.